Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kota Surabaya II di Jalan Medokan Sawah Gang Masjid telah rampung. Dengan anggaran Rp 8,9 miliar, fasilitas ini diharapkan mempercepat layanan pertanahan bagi masyarakat. Gedung baru ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam administrasi pertanahan.
Pembangunan dimulai 18 Juli 2024 dengan peletakan batu pertama oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur, Lampri. Ia menyebut proyek ini sebagai langkah penting dalam peningkatan pelayanan publik.
Agustinus, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), menyatakan pembangunan ini bagian dari program strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN tahun 2024. “Kami ingin memastikan layanan pertanahan lebih cepat, akurat, dan nyaman bagi masyarakat,” ujarnya.
Proyek ini melibatkan berbagai pihak, termasuk PPK, penyedia jasa, dan konsultan pengawas. PPK bertugas mengawasi proyek agar sesuai perencanaan, sementara penyedia jasa bertanggung jawab atas pembangunan. Konsultan pengawas memastikan kualitas pekerjaan tetap terjaga.
Hari Wahyudi, Project Manager CV. Al-Fath, menjelaskan proyek ini selesai dalam 169 hari kerja. “Kami menghadapi tantangan teknis dan cuaca, tetapi tetap menyelesaikannya sesuai jadwal,” ungkapnya.
Efisiensi anggaran menjadi perhatian utama dalam proyek ini. PPK menegaskan setiap dana yang digunakan harus memberikan manfaat maksimal. “Bukan sekadar hemat, tetapi bagaimana anggaran dikelola efektif tanpa mengurangi kualitas,” katanya.
Pemilihan material mempertimbangkan daya tahan dan biaya terbaik agar gedung berfungsi optimal dalam jangka panjang. Dengan strategi ini, pemeliharaan dapat ditekan, sehingga anggaran tidak terbuang sia-sia.
Pengawasan ketat diterapkan untuk mencegah penyimpangan dan memastikan proyek berjalan sesuai rencana. Dengan manajemen waktu yang baik, proyek ini berhasil diselesaikan tanpa pembengkakan biaya.
Gedung baru ini diharapkan meningkatkan kualitas layanan pertanahan, termasuk pengurusan sertifikat tanah dan administrasi lainnya. Proses layanan lebih efisien dan transparan menjadi harapan utama masyarakat.
Namun, kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat berpotensi menunda tahap pembangunan selanjutnya pada 2025. Masyarakat berharap fasilitas baru ini dapat dimanfaatkan optimal dan diawasi ketat agar pelayanan semakin profesional.
Penyelesaian proyek ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur pertanahan. Masyarakat diharapkan merasakan manfaat langsung dari layanan yang lebih cepat, efisien, dan transparan.
sumber: https://rri.co.id/daerah/1326455/gedung-kantor-pertanahan-surabaya-ii-selesai-layanan-diharapkan-transparan